1 Juni dan Perancang Garuda Pancasila yang (Terkesan) Dilupakan

Pasalnya, orang yang menjadi perancang lambang negara Indonesia itu telah lama dilupakan karena dianggap terlibat dalam rencana kudeta Westerling 1950.

Setiap 1 Juni, masyarakat Indonesia yang mempunyai ingatan baik akan kembali mengenang kelahiran Pancasila. Di luar rencana peresmian 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, ada satu hal yang masih perlu diperbincangkan mengenai hari kelahiran ini, yaitu tentang lambang negara Garuda Pancasila. Pasalnya, orang yang menjadi perancang lambang negara Indonesia itu telah lama dilupakan karena dianggap terlibat dalam rencana kudeta Westerling 1950.

(Via flickr.com)
Lambang Garuda Pancasila (Via flickr.com)

Garuda Pancasila adalah rancangan dari sultan ke-8 Pontianak

Sultan Hamid II, dialah yang berperan sebagai juru sketsa Garuda Pancasila. Lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie pada 12 Juli 1913, dia adalah sultan kedelapan Pontianak dan menjadi Menteri Negara Kabinet Republik Indonesia Serikat pada Desember 1949 hingga April 1950. Perannya sebagai perancang Garuda Pancasila mencuat setelah Panitia Lembaga Negara yang berada di bawah koordinasi Sultan Hamid II dibentuk pada 10 Januari 1950.

Sultan Hamid II (Via bbci.co.uk)
Sultan Hamid II bersama Presiden Soekarno (Via bbci.co.uk)

Dalam prosesnya, parlemen dan pemerintah lebih memilih sketsa Sultan Hamid II ketimbang rancangan Muhammad Yamin. Desain awal itu diajukan kepada Presiden Soekarno pada 8 Februari 1950. Namun karena rancangan Sultan Hamid II masih terdapat sejumlah anggota tubuh yang menyerupai badan manusia, rancangan itu dikritik oleh Partai Masyumi. Setelah direvisi, rancangannya lebih banyak mengadopsi bentuk burung elang dan diberi nama Rajawali Garuda Pancasila.

Ketika itu, kepala Garuda Pancasila belum memiliki jambul. Presiden Soekarno kemudian meminta Dullah, pelukis istana, untuk merevisinya. Setelah melewati tahapan itu, Sultan Hamid II lalu memberi sentuhan akhir, termasuk soal pewarnaan. Gambar final kemudian dideskripsikan dalam Undang-undang No.24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan:

“Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.”

Kiri atas: Rancangan Muhammad Yamin yang dotolak karena ada unsur cahaya yang identik dengan Jepang. Kanan atas: Rancangan Sultan Hamid II yang masih dominan dengan tubuh manusia. Kanan bawah: Rancangan Garuda yang belum berjambul. Kiri bawah: Rancangan final Garuda Pancasila (Via kaskus.co.id)
Kiri atas: Rancangan dari Muhammad Yamin yang dotolak karena ada unsur cahaya yang identik dengan Jepang. Kanan atas: Rancangan Sultan Hamid II yang masih dominan dengan tubuh manusia. Kanan bawah: Rancangan Garuda yang belum berjambul. Kiri bawah: Rancangan final Garuda Pancasila (Via kaskus.co.id)

Pertanyaannya, mengapa Indonesia memilih lambang garuda?

Peraturan Pemerintah No.66/1951 pasal 1

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No.66/1951 mengenai Lambang Negara menjelaskan pada Pasal 1 bahwa “Lukisan garuda diambil dari benda peradaban Indonesia…seperti…tergambar pada beberapa candi sejak abad ke-6 sampai abad ke-16.”

Hal ini dibenarkan karena mengambil gambaran hewan untuk lambang negara bukanlah barang yang ganjil, seperti yang dilakukan oleh India.

(Via pixabay.com)
Lambang negara India (Via pixabay.com)

Peraturan Pemerintah No.66/1951 pasal 3

Kemudian pada Pasal 3, dijelaskan, “burung garuda…ialah lambang tenaga pembangun…seperti dikenal pada peradaban Indonesia…yang dilukiskan di Candi Dieng, Prambanan, dan Panataran.”

Dan tahukah kamu, lencana Garuda Pancasila pernah dipakai Prabu Airlangga pada abad ke-11 dengan nama Garuda Mukha. Selain itu, Pergerakan Indonesia Muda (1928) juga pernah memakai panji-panji sayap garuda yang di tengah-tengahnya berdiri sebilah keris di atas tiga garis.

Garuda Mukha (Via perjuanganislami.blogspot.com)

Peraturan Pemerintah No.66/1951 pasal 4

Pada Pasal 4, dijelaskan bahwa “perisai atau tameng dikenal oleh kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan mencapai tujuan dengan melindungi diri yang kemudian dijadikan lambang.”

Jadi, dengan mengambil bentuk perisai itu, maka Republik Indonesia berhubungan langsung dengan peradaban Indonesia asli.

Perisai Garuda Pancasila (Via civicseducations07.blogspot.com)
Perisai Garuda Pancasila (Via civicseducations07.blogspot.com)

Peraturan Pemerintah No.66/1951 pasal 5

Di bagian akhir atau Pasal 5 dijelaskan, “perkataan Bhinneka itu ialah gabungan dua perkataan: bhinna dan ika. Kalimat seluruhnya itu dapat disalin: berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pepatah ini dalam sekarang artinya, karena menggambarkan persatuan atau kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia, walaupun ke luar memperlihatkan perbedaan atau perlainan. Kalimat itu telah tua dan pernah dipakai oleh pujangga ternama Empu Tantular dalam arti : di antara pusparagam adalah kesatuan.”

Garuda merupakan bagian dari mitologi Hindu berupa burung (dalam bentuk layang-layang atau elang) serta tunggangan Dewa Wisnu. Sedangkan di kisah Mahabharata, Garuda identik dengan adik kandung Aruna yang merupakan kusir kereta Dewa Surya. Sedangkan Ibu Garuda yang bernama Dewi Winata, diperbudak oleh Dewi Kadru, ibu para naga.

Garuda dan Dewi Winata (Via mulpix.com)
Garuda dan Dewi Winata (Via mulpix.com)

Dalam cerita itu, para naga setuju melepas Dewi Winata jika Garuda sanggup mendapatkan minuman keabadian. Garuda akhirnya menyetujui permintaan itu. Saat perjalanan pulang, dia bertemu Dewa Wisnu dan setuju menjadi kusir sekaligus lencananya.

Garuda dan Dewa Wisnu (Via mulpix.com)
Garuda dan Dewa Wisnu (Via mulpix.com)

Sekarang, apakah nama Sultan Hamid II berhasil diperbaiki?

BBC Indonesia pernah memuat kisah mengenai Sultan Hamid II. Setelah reformasi pada tahun 1998, beberapa intelektual muda Kota Pontianak, Kalimantan Barat –tempat kelahiran Sultan Hamid II– menggugat mengenai kebohongan sejarah.

Mereka menyebut bahwa Sultan Hamid II memang mempunyai niat untuk melakukan penyerangan dan membunuh tiga dewan Menteri RIS, tapi tidak jadi dilakukan dan penyerangan pun tidak pernah terjadi. Perwira lulusan Akademi militer Belanda itu juga bukan “dalang” peristiwa APRA di Bandung awal tahun 1950 karena tidak ada peradilan yang bisa membuktikan tuduhan itu.


Kamu punya pendapat mengenai sejarah ini? Silahkan berkomentar.

Written by Amanes Marsoum

Penulis artikel dan sastra. Penemu dari sebuah konsep sederhana: "Kita tidak pernah tahu seberapa jauh bisa berubah. Namun untuk sesuatu yang jauh lebih baik, kita tidak akan pernah menyesal."

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *