Malangnya Netizen di Uganda: Dulu Medsos Diblokir, Sekarang Harus Bayar Pajak Medsos

Beruntunglah kita yang tidak mengalami apa yang dirasakan oleh netizen Uganda

Beruntunglah kita warganet Indonesia karena hingga detik ini masih bisa menikmati kemudahan akses media sosial (walaupun ada beberapa platform media sosial yang diblokir dan ada pula yang dalam pembicaraan akan diblokir). Pasalnya, ada negara lain di luar sana yang masih menerapkan kebijakan ketat pada akses media sosial.

Salah satunya adalah Uganda. Negara di benua Afrika ini menjadi salah satu negara yang punya kebijakan tidak populer untuk pengguna media sosial. Misalkan saja, pemerintah setempat pernah memberlakukan larangan pada Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Kabar terbaru, pemerintah Uganda sudah membuka larangan itu, namun akan mengenakan pajak media sosial pada para penggunanya.

Yoweri Museveni VS rakyat dan media sosial

Menurut pemerintah Uganda yang berada di bawah pimpinan Presiden Yoweri Museveni, media sosial bisa jadi sarana propaganda dan dimensi baru bagi masyarakat Uganda. Apalagi banyak kabar yang menyebutkan kalau rakyat Uganda tidak puas dengan kinerja Museveni 30 tahun terakhir sehingga banyak yang menyuarakan petisi untuk melengserkan Museveni di media sosial. Itulah sebabnya pada tahun 2016 lalu Uganda memblokir akses Facebook, Twitter dan WhatssApp.

Yoweri Museveni memblokir media sosial karena khawatir rakyat meakukan gerakan bawah tanah untuk menggulingkannya (cnn.com)

Analis politik dan internet Uganda, Jeff Wokulira Ssebaggala, mengatakan bahwa Museveni bukanlah presiden yang dipilih oleh kebanyakan warga Uganda, sehingga pemerintah khawatir rakyat akan melakukan gerakan bawah tanah untuk menggulingkannya. Bahkan media konvensional macam koran atau televisi pun dilarang untuk memberitakan hal negatif dari Museveni.

Menarik pajak dari media sosial

Setelah kebijakan blokir tersebut, pemerintah Uganda kini mengubahnya. Rakyat bisa saja menggunakan media sosial, namun harus membayar paja media sosial. Menteri Keuangan Uganda, Matia Kasaija, mengatakan bahwa pajak akan dibebankan pada pengguna Facebook, Twitter, dan WhatsApp dengan besar 200 shiling atau sekira Rp747.

Setelah dulu diblokir, kini pengguna media sosial di Uganda akan dikenai pajak media sosial (thenerveafrica.com)

Matia menambahkan, alasan penarikan pajak tersebut adalah untuk mengumpulkan lebih banyak uang guna menjamin keamanan negara dan menyediakan tambahan pasokan listrik agar masyarakat bisa menikmati media sosial lebih sering dan nyaman. Peraturan ini sedianya akan mulai berlaku pada bulan Juli 2018, namun hingga saat ini masih jadi polemik dan ditentang oleh sejumlah elemen masyarakat.

Tanzania juga mengenakan pajak bagi blogger dan pemilik website (pakistantoday.com)

Pertentangan ini timbul karena dinilai menekan kebebasan berekspresi dan bertentangan dengan kondisi di Afrika saat ini yang dikenal punya biaya internet paling tinggi. Tak heran jika negara tetangga seperti Tanzania juga menerapkan aturan serupa yang mengharuskan pemilik blog atau situs membayar biaya lisensi tahunan sebesar 1 juta shilings (Rp 6 juta).

Written by Dozan Alfian

Dozan Alfian

Tidak peduli pada jumlah followers di media sosial, hanya tertarik pada uang dan kekuasaan~

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *