Drama Pilkada, Kaum Difabel Memiliki Hak Memilih, Tetapi Tidak Memiliki Hak Untuk “Dipilih”.

Difabel, kamu hanya punya hak memilih tidak untuk dipilih!

Pagelaran pemilihan umum kepala daerah baru saja dilaksanakan, gempat gempita pesta demokrasi lima tahunan tersebut pun perlahan mulai meredup. Meskipun di beberapa daerah kemungkinan akan dilanjutkan ke putaran kedua, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh semua daerah yang mengadakan hajatan demokrasi tersebut.

Baca juga : Tak Perlu Lagi Pelet. Karena Sekarang, Jodoh Begitu Mudah Ditemukan di Internet

Selesainya perhelatan pilkada, tidak hanya meninggalkan rasa gembira dan kecewa, namun juga menyisihkan beberapa persoalan yang sampai saat ini, dikatakan menjadi sebuah ketidakadilan perlakuan antara warga negara Indonesia. Yah, meskipun nilai keadilan selalu dielu-elukan namun sepertinya kita belum bisa sepenuhnya menjalankan nilai luhur tersebut.

pilkada Jakarta
smeaker.com

Jika kita berbicara keadilan di Indonesia, bisa dikatakan masih banyak pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan yang selama ini dibacakan setiap kali upacara bendera di dalam pasal pancasila. Banyak kaum miskin, gelandangan, kelompok minoritas, dan kaum marjinal yang merasa belum tersentuh nilai keadilan di Indonesia.

Terkait dengan pemilihan umum di Indonesia, tendensi adanya kekurangadilan juga masih bisa kita rasakan. Khususnya bagi kaum minoritas seperti teman-teman berkebutuhan khusus atau kaum difabel. Dalam hal ini para teman-teman difabel hanya diberi hak untuk memilih, dan tidak diberi kesempatan untuk menjadi sosok yang dipilih, atau dalam kata lain mereka tidak bisa mendaftarkan diri sebagai calon pemimpin daerah.

timlo.net

Hal itu sesuai dengan peraturan syarat menjadi pemimpin daerah yang tetuang dalam RUU Pilkada pasal 13 ayat 1. Ada 28 poin syarat mencalonkan diri menjadi calon pemimpin daerah, termasuk poin ke F, yaitu mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; 

Poin tersebut menjadi pertimbangan dan alasan kenapa teman-teman difabel tidak diperkenankan maju mencalonkan diri menjadi pemimpin daerah. Tidak hanya terjadi di pemilihan pemimpin daerah, hal yang sama juga berlaku untuk pencalonan menjadi Presiden atau wakil presiden.

timlo.net

Hal itu tertuang dalam  Surat Keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2004, tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004. Dalam Pasal IV, SK 26/2004 disebutkan bahwa seorang capres dan cawapres harus “mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden”.

Sepertinya belum ada tempat bagi teman-teman difabel dalam ruang publik seperti dunia politik. Surat keputusan KPU Nomor 26 Tahun 2004 ini juga sempat menghentikan langkah mantan presiden Indonesia K.H Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, untuk maju mencalonkan diri menjadi Presiden pada tahun 2004 lalu.

katabanten.com

Karena saat itu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan KPU menganggap Gus Dur mengalami gangguan dalam penglihatan, maka hal itu yang membuatnya tidak bisa melanjutkan ke pencalonan Presiden Republik Indonesia. Jika kita berbicara tentang keadilan hak semua warga Indonesia, tentu hal itu bisa dikatakan sebagai tindakan dan peraturan yang tidak adil.

Pencekalan terhadap kaum difabel di dunia perpolitikan khususnya kepemimpinan suatu lembaga, tentu kontradiktif dengan UUD 1945 pasal 28C ayat 2, yang berbunyi “Setiap warga negara memiliki Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Dalam pasal tersebut disebutkan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Bukankah mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah atau pemimpin negara termasuk upaya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya?

nayarini.com

Jika teman-teman difabel tidak diperbolehkan maju mencalonkan diri menjadi pemimpin daerah atau negara, bukankah itu sebuah ketidakadilan? Bagaimana jika ternyata teman kita yang difabel ternyata lebih pandai dalam persoalan pembangunan, ekonomi, pembentukan keputusan, dan lebih bijaksana dalam memimpin?

Terlepas dari itu semua, sampai saat ini kita hanya menyaksikan teman-teman kita yang memiliki kebutuhan khusus masih menjadi partisipan politik. Bahkan kehadirannya masih sangat sedikit diamini, itu bisa terlihat dari minimnya fasilitas bagi kaum difabel di TPS yang tersebar di Indonesia. Selaiknya warga negara yang lain, mereka juga memiliki hak memilih dan dipilih.

Bagaimana Menurutmu?

Written by Amin Aulawi (Aw)

Amin Aulawi (Aw)

Penikmat Dunia, Perindu Surga,

7 Perilaku Cewek yang Tanpa Sadar Bisa Merusak Harga Diri Cowok

Masih Ragu dengan Dia? Coba Gunakan 4 Trik Ini untuk Menguji Ketulusan Cintanya